Hk 025 : Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Gedung Antara UGM Yogyakarta Dengan PT. Pembangunan Perumahan Cabang V Semarang

Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Gedung Antara UGM Yogyakarta Dengan PT. Pembangunan Perumahan Cabang V Semarang

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian di dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur terjadinya perjanjian gedung antara UGM Yogyakarta dengan PT. Pembangunan Perumahan serta mengetahui kendala-kendala yang timbul dan cara mengatasinya.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian pembangunan antara UGM Yogyakarta dengan PT. Pembangunan Perumahan dan bagaimana cara mengatasi masalah yang timbul didalam perjanjian.

Metode penelitian.yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis karena data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka, berupa buku, literatur dan karnus dan mengunakan penelitian diskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang bagaimana prosedur terjadinya perjanjian. Lokasi penelitian adalah PT. Pembangunan Perumahan Cabang V Semarang. Data­data diperoleh baik melalui penelitian kepustakaan maupun melalui penelitian lapangan, dengan cara wawancara secara langsung dengan para pejabat yang terkait yang menghasilkan data primer dan data sekunder, sedangkan analisa data yang digunakan adalah dengan analisis kualitatif karena data-data yang diperoleh berupa fakta-fakta yang ada yang diolah secara sistematis kemudian disimpulkan.

Hasil penelitian ini adalah prosedur terjadinya perjanjian dilakukan melalui pelelangan pekerjaan yang dilakukan oleh panitia lelang untuk memperoleh rekanan yang mampu melaksanakan pekerjaan, para pihak di dalam perjanjian patuh atau taat di dalam setiap peraturan dan ketentuan yang ada di dalam perjanjian

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir, 1992, Hukum Perikatan, Cetakan III, Bandung, Citra Aditya Bakti

A.Qirom S.M, 1985, Pokok – pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta

Djumiadi, 1991, Perjanjian Pemborongan, Cetakan II, Bandung, Citra Aditya Bakti

Mariam Darus Badruizaman, 1981, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahan (Kumpulan Karangan), Bandung, Alumni

Mariam Darus Badruizaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Cetakan IX, Bandung, Alumni

Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Cetakan XIX, Jakarta, Intermassa

Subekti dan Tjiptosudibio, 1995, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan XVII, Jakarta, Pradnya Paramita

Sri Soedewi Maschun Sofyan, 1982, Hukum Bangunan, Yogyakarta, Liberty

Soerjono Sooekanto, 1990, Pengantar Penelitian Umum, Jakarta, Universitas Indonesia

Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Bandung, Sumur

Untuk mendapatkan file skripsi / Thesis / PTK / PTS lengkap (Ms.Word),

hubungi : 08572 8000 963

Read More

HK 487 ASAS PENDAFTARAN TANAH DALAM SERTIFIKASI MASSAL ATAS TANAH NEGARA MELALUI PROYEK OPERASIONAL NASIONAL AGRARIA (PRONA)

ASAS PENDAFTARAN TANAH DALAM SERTIFIKASI MASSAL ATAS TANAH NEGARA MELALUI PROYEK OPERASIONAL NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KELURAHAN KETELAN SURAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan permukaan bumi yang merupakan tempat manusia hidup dan berkembang. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sPkali tidak dapat dipisahkan dari tanah (G. Kartasaputra dkk, 1991:1). Demikian pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga tidak mengherankan kalau setiap manusia ingin memiliki/menguasainya, yang berakibat timbulnya masalah-masalah tanah yang kerap kali menimbulkan perselisihan.

Mengingat akan pntingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka tanah dapat dijadikan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup bangsa Indonesia, sehingga perlu campur tangan negarauntuk mengaturnya. Hal ini berdasarkan amanat konstitusional sebagaimana tercantnun pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan kekuasaan seluruh rakyat.

Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA diartikan sebagai kepentingan kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sehubungan dengan ketentuan tersebut pemerintah menetapkan politik hukum pertanahan sebagai kebijakan Nasional yang berkaitan dengan pertanahan (Achmad Rubaie, 2007.2).

Dari apa yang dikemukakan di atas dapatlah disimpulkan bahwa Negara selaku badan penguasa berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan pengelolaan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Pokok Agraria dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya bertujuan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Jika dihubungkan dengan usaha-usaha pemerintah dalam rangka penataan kembali penggunaan penguasaan dan pemilikan tanah, maka pendaftaran hak atas tanah adalah merupakan suatu sarana penting untuk terwujudnya kepastian hukum.

Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maka disebutkan bahwa, “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang ditujukan kepada pemerintah untuk menyelelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Para pemegang hak-hak atas tanah yang bersangkutan harus mendaftarkan tanahnya masing-masing dalam rangka memperoleh surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat pemegangan hak atas tanah ( Bachtiar Effendy, 1993:10).

Pendaftaran yang dimaksud dalam ketentuaa ini adalah pendaftaran tanah yang bersif:at recht cadaster yang kegiatannya meliputi :

1.      Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.

2.      Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak.

3.      Pemberian surat tanda bukti hak. (A.P Parlindimgan,1990:8).

Kegiatan pendaftaran tanah ini dilaksanakan berdasarkan asas-asas pendaftaran tanah yaitu sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Diharapkan dengan penerapan asas ini dapat mempermudah akses bagi masyarakat yang akan mendaftarkan kepemilikan hak atas tanahnya.

Mengingat kota Surakarta merupakan kota yang berkembang dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup padat, sehingga luas tanah yang ada semakin sempit. Banyak tanah negara yang dijadikan untuk tempat tinggal tanpa mempunyai bukti kepemilikan sah hak atas tanah yang ditempati. Salah satu tanah negara yang diduduki secara illegal adalah di Ketelan, daerah ini berada di bantaran sungai dan pada umumnya tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat golongan ekonomi lemah dengan tingkat pendidikan yang cukup rendah sehingga masyarakatnya tidak mampu mendaftarkan hak atas tanah mereka karena keterbatasan biaya.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional dalam rangka melaksanakan kebijakan di bidang pertanahan senantiasa berupaya untuk membina dan mengembangkan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pengelolaan administrasi pertanahan, termasuk di dalamnya meliputi pendaftaran tanah secara konseptional dan terpadu serta progam lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam agendanya yang dihilangkan dalam Sebelas Agenda Kebijakan yang tercantum dalam Bahan Rapat Dengar Pendapat BPN dengan Komisi II DPR-RI tentang Kebijakan Pertanahan dan Agenda-agenda disebutkan antara lain yaitu:

1.      Membangun kepercayaan masyarakat pada BPN RI;

2.      Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia;

3.      Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah;

4.      Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah air;

5.      Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara sistematik;

6.      Membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasioanal (Simtanas) dan sistern pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia;

7.      Menangani masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;

8.      Membangun database penguasaan dan pemilikan tanah skala besar;

9.      Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang diterapkan;

10.  Menata kelembagaan BPN RI:

11.  Membangun dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan pertanahan.

Dalam visi dan misi BPN yaitu Menjadi lembaga / kantor pertanahan yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan berkelanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia, Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijaksanaan pertanahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, peningkatan tatanan kehidupan yang lebih berkeadilan yang kaitannya dengan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T), perwujudan tatanan kehidupan yang harmonis dengan mengatasi berbagai konflik dan perkara pertanahan.

Kantor pertanahan Surakarta berupaya untuk melaksanakan kebijakan administrasi pertanahan dalam rangka terciptanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah juga untuk terlaksananya catur tertib pertanahan maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasional Agraria diadakan progam Proyek Operasional Nasional Agraria di kota Surakarta.

Prona merupakan kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dengan tujuan untuk memberikan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat dengan pensertifikatan secara massal bidang-bidang tanah yang telah dipunyai atau telah dikuasai oleh masyarakat golongan ekonomi lemah. Dengan memperhatikan syarat-syarat yang diberlakukan, maka pelaksaan pemberian hak milik dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga pada akhirnya terbit sertifikat tanah, dengan terbitnya sertifikat tersebut hak atas tanah yang mereka tempati akan terjamin kepastian hukumnya ( AP Parlindungan, 1990:36).

Kelurahan Ketelan ditunjuk sebagai salah satu peserta Prona karena tingkat ekonomi masyarakatnya masih rendah, tingkat pendidikan yang rendah, berada di kawasan kumuh di sepanjang bantaran sungai, sehingga memerlukan bantuan untuk dapat melegalkan status hak atas tanah yang melekat di atasnya yaitu melalui sertifikasi tanah secara massal sesuai dengan asas pendaftaran tanah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang sertifikasi tanah secara massal melalui Prona. Untuk itu penulis memilih judul pada penulisan ini : “ASAS PENDAFTARAN TANAH DALAM SERTIFIKASI MASSAL ATAS TANAH NEGARA MELALUI PROGRAM PROYEK OPERASIONAL NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KELURAHAN KETELAN SURAKARTA”.

B.     Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1.        Apakah Kelurahan Ketelan Surakarta telah memenuhi kriteria dijadikannya obyek dari Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA)?

2.        Apakah prosedur pensertifikatan massal atas tanah negara melaui Proyek Operasional Agraria (PRONA) di Kelurahan Ketelan Surakarta sudah sesuai dengan asas pendaftaran tanah ?

C.     Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1.      Tujuan Objektif

a.       Untuk mengetahui telah dipenuhinya kriteria Kelurahan Ketelan dijadikan sebagai obyek dari Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA).

b.      Untuk mengetahui prosedur pensertifikatan massal atas tanah negara melalui Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA) di Kelurahan Ketelan surakarta berdasarkan berdasarkan asas pendaftaran tanah pada umumnya.

2.      Tujuan Subjektif

a.       Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang hukum Agraria, khususnya tentang pelaksaiiaan pensertifikatan massal atas tanah negara melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) oleh Kantor Pertanahm Surakarta, serta untuk menambah pengalaman dalam melakukan praktek penelitian.

b.      Mengembangkan daya berfikir dan daya penalaran penulis agar dapat berkembang sesuai dengan bidang penulis.

c.       Untuk mendapatkan pengetahuan bagi penulis tentang penerapan-penerapan ilmu-ilmu yang telah didapatkan bila dihadapkan pada realitas yang ada di lapangan.

d.      Untuk memperoleh data-data yang akan penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D.    Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.      Manfaat Teoritis

a.       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum Agraria terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah negara.

b.      Memberikan masukan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Adinistrasi Negara pada khususnya.

2.      Manfaat Praktis

a.       Memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diteliti.

b.      Hasil dari penelitian ini danat digunakan sebagai bahan masukan pemikiran, literatur maupun pengetahuan bagi semua pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama.

E.     Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktri-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapai (Peter Mahmud, 2005:35).

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien, dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan manganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.      Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian normatif merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data, menyusun (mengklarifikasikan) data, kemudian menganalisis serta mengintepretasi untuk selanjutnya mendapatkan hasil, atau dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder.

2.      Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian hukum ini adalah preskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu (Soerjono Soekanto, 2006: 10).

Di sini penulis akan menguraikan kriteria yang seharusnya menjadi latar belakang Ketelan dijadikan sebagai objek Prona dan menguraikan pemenuhan asas pendaftaran tanah pada prosedur pensertifikatan secara massal atas tanah negara melalui Prona.

3.      Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penulisan hukum ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Peter Mahmud, 2005:97). Karena yang diteliti adalah berbagai peraturan yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian, dalam hal ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4.      Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi diperoleh dari bahan pustaka, antara lain buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5.      Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder, data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, berupa dokumen, buku, laporan, arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a.       Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain adalah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasional Nasional Agraria, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2007 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,

b.      Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan tidak berkekuatan mengikat secara yuridis seperti buku-buku, karya ilmiah dan internet.

c.       Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu : kamus hukum

6.      Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah studi dokumen atau kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder, dimana data sekunder tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, dokumert, artikel, internet dan literatur lainnya yang ada hubungannya dengan penulisan ini. Kemudia data yang diperoleh tersebut diklarifikasikan kepada pejabat yang terkait.

7.      Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian hukum ini digunakan silogisme deduksi dengan metode :

a.       Interpretasi bahasa (gramatikal), yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. Jadi, untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari (Sudikno Mertokusumo, 2004: 57).

b.      Interpretasi sistematis, yaitu menafsi.-ken peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum (Sudikno Mertokusumo, 2004 : 59). Jadi undang-undang merupakan suatu kesatuan dan tidak satupun ketentuan di dalam undang-undang merupakan aturan yang berdiri sendiri (Peter Mahmud, 2005 : 112).        

Untuk menjawab permwalaha.n pertama tentang kriteria dasar tentang obyek PRONA dan permasalahan kedua tentang prosedur pensertifikatan massal berdasarkan asas-asas pendaftaran tanah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Tanah Pengelolaan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 tentang Proyek Operasional Nasional Agraria, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1.997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA tahun 2007 sebagai premis minor, sedangkan yang menjadi premis mayor adalah :

a.       Penetapan Ketelan sebagai obyek PRONA.

b.      Prosedur pensertifikatan massal atas tanah negara melalui Prona.

Melalui silogisme akan diperoleh simpulan (conclusion) berupa hukum positif In concreto yang dicari mcngenai kriteria yang menjndi latar belakang Ketelan sebagai objek Prona dan pemenuhan asas pendaftaran tanah pada prosedur pensertifikatan massal alas tanah negara melalui Prona tersebut di Ketelan.

F.      Sistematika

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam bab I, diuraikan mengenai gambaran awal penelitian ini, yang meliputi latar belakang masalah, tujuan pernelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini dan tentang sistematika penulisan hukumnya.

Dalam bab II, diuraikan mengenai landasan teori tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut meliputi : tinjauan umum tentang pendaftaran tanah, serta tinjauan umum tentang pemberian hak atas tanah negara, tinjauan tentang Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA).

Dalam bab III, diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Dalam pembahasan dapat dianalisa bahwa dasar penunjukkan Kelurahan Ketelan sebagai obyek dari Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA) memenuhi Kriteria yang ditetapkan dan asas pendaftaran tanah tersebut dalam Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah diterapkan dalam prosedur dalam pensertifikatan secara massal atas tanah negara di Ketelan melalui Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA).

Dalam bab IV, diuraikan mengenai simpulan dan saran. Adapun kesimpulannya, yaitu bahwa kriteria Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA) di Ketelan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan prosedur pensertifikatan massal atas tanah negara melalui Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA) telah memenuhi asas pendaftaran tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

Achmad Rubaie .2007. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Malang : Bayumedia.

AP. Parlindungan.1990. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung : Mandar Maju.

__________. 1999. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung : Mandar Maju.

Boedi Harsono. 1999. Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Jakarta: Djambatan.

___________. 2005. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.

Bachtiar Effendy . 1993 . Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Pelaksanaannya. Bandung : Alumni.

Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala. 2002. Reformasi Pertanahan, Pemberdayaan Hak atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Sosial Politik Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama dan Budaya. Bandung : Mandar Maju.

G. Kartasaputra. 1991. Hukum Tanah Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. Jakarta. PTRaja Grafindo Persada.

Peter Mahmud. 2007 . Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri. Jakarta : Graha Indonesia.

Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.

Sudikno Mertokusumo. 2004. Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar). Jogja : Liberty.

Dari Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 tentang Proyek Nasional Agraria.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2007, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan

Untuk mendapatkan file skripsi / Thesis / PTK / PTS lengkap (Ms.Word),

hubungi : 08572 8000 963

Read More

HK 488 PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PROYEK PENINGKATAN JALAN JEMASIH-SINDANGWANGI TAHAP III KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PROYEK PENINGKATAN JALAN JEMASIH-SINDANGWANGI TAHAP III KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES

 

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Pembangunan bangsa Indonesia dalam era globalisasi dilaksanakan secara terpadu dan terencana di segala sektor kehidupan. Pembangunan nasional yang dilaksanakan saat ini adalah pembangunan berkesinambungan secara bertahap guna meneruskan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahtraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.[1]

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan nasional dilakukan secara berencana, menyeluruh terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Pembangunan nasional Indonesia dilakukan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengerahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang.

Bentuk nyata dari pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan infrastruktur berupa pembangunan gedung-gedung perkantoran maupun sekolahan, pembangunan jalan raya hingga pembangunan sektor pertanian berupa waduk dan saluran irigasinya.

Pelaksanaan dari pembangunan tersebut disamping dilaksanakan oleh pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat dalam hal ini pihak swasta atau pengusaha dan kontraktor atau pemborong. Hubungan kerjasama dalam melaksanakan pembangunan tersebut lazim dilakukan dalam bentuk pemborongan, karena dengan menggunakan sistem pemborongan ini dirasakan akan lebih efektif dan efisien untuk mempercepat dalam mengadakan bangunan yang diperlukan.

Kerjasama antara pemerintah dengan pihak kontraktor atau pemborong dalam pengadaan bangunan, diperlukan adanya perjanjian pemborongan dimana pihak pemerintah bertindak selaku pihak yang memborongkan, sedangkan pihak kontraktor atau pemborong sebagai pihak pelaksana pemborongan. Perjanjian pemborongan lazim dibuat dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir-formulir tertentu khususnya untuk proyek pemerintah yang disebut dengan perjanjian standard yaitu pelaksanaan perjanjian yang mendasarkan pada berlakunya peraturan standard yang menyangkut segi yuridis dan segi tekhnisnya yang ditunjuk dalam rumusan kontrak. Jadi, pelaksanaan perjanjian pemborongan selain mengindahkan pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata juga pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian standard (AV tahun 1941) yang menyangkut segi yuridis dan segi tehknisnya yang ditunjuk dalam rumusan kontrak. Meriam Budiarjo mengatakan bahwa dalam perjanjian pemborongan yang dilakukan dengan pemerintah, pemerintah dapat mengadakan perjanjian yang mempunyai sifat yang diwarnai oleh hukum publik. Perjanjian berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat memaksa. Di dalam kontrak tersebut tidak ada kebebasan berkontrak dari masing-masing pihak.[2] Karena syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian telah ditentukan oleh pemrintah berdasarkan syarat-syarat umum dari perjanjian pemborongan bangunan, karena hal tersebut menyangkut keuangan negara dalam jumlah besar dan untuk melindungi keselamatan umum.

Dari uraian diatas kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Proyek Peningkatan Jalan Jemasih-Sindangwangi tahap III Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pekerjaan peningkatan jalan Jemasih-Sindangwangi tahap III Kecamatan Bantarkawung antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan CV.  Aji Pamungkas?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh para pihak dengan adanya keterlambatan didalam penyelesaian pekerjaan?

C.  Tujuan Penelitian

      Penelitian ini bertujuan untuk

1. mengetahui pelaksanaan perjanjian pekerjaan peningkatan jalan Jemasih-Sindangwangi tahap III Kecamatan Bantarkawung antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan CV.  Aji Pamungkas.
2. mengetahui upaya yang dilakukan oleh para pihak dengan adanya keterlambatan didalam penyelesaian pekerjaan.

D.Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian Pada Umumnya

Perikatan diatur dalam KUHPerdata buku III, pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua pihak atau lebih, yang memberikan hak kepada satu pihak untuk menuntut prestasi dari yang lainnya, sedangkan pihak yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.[3] Dan ada pula sarjana yang mengartikan perikatan seperti yang dimaksud dalam buku III KUHPerdata sebagai hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, di mana di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.[4] Sedangkan menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi tersebut.[5] Di dalam perikatan terdapat dua pihak, pertama pihak yang berhak atas prestasi dan kedua berkewajiban memberikan prestasi.

Perikatan sendiri dapat terjadi karena dua hal yaitu:

1. Perjanjian
2. Undang-undang.

2.      Perjanjian Pekerjaan

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa perjanjian pekerjaan atau perjanjian pemborongan diatur dalam Buku III KUH Perdata Pasal 1601b. Dengan adanya perjanjian pemborongan selalu ada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pemborongan, tetapi ada pihak-pihak lain yang secara tidak langsung terkait dengan adanya perjanjian pemborongan. Baik pihak yang terkait dalam perjanjian pemborongan dan pihak lain yang secara tidak langsung terkait dengan adanya perjanjian pemborongan disebut peserta dalam perjanjian pemborongan. Adapun peserta dalam perjanjiannya yaitu :

a.       prinsipal (pimpinan proyek / pemberi tugas)

b.      pemborong (rekanan / kontraktor)

c.       perencana (arsitek)

d.      pengawas (direksi)[6]

Subekti membedakan perjanjian pemborongan dalam dua macam, yaitu pertama perjanjian pekerjaan  dimana pihak pemborong diwajibkan memberikan bahannya untuk pekerjaan tersebut kedua perjanjian pekerjaan  dimana si pemborong hanya akan melakukan pekerjaan saja.[7]

3. Wanprestasi

Perjanjian dibuat agar apa yang diperjanjikan tersebut dipenuhi prestasinya. Dalam perjanjian terdapat obyek perjanjian atau yang diperjanjiakan sesuai dengan ketentuan 1320 KUHPerdata. Obyek tersebut berupa prestasi yaitu barang atau sesuatu yang harus dituntut. Prestasi dari seorang debitur diharapkan akan dapat terpenuhi tetapi adakalanya prestasi itu tidak dapat terpenuhi. Maka dalam hal demikian debitur telah lalai atau melakukan wanprestasi.[8]

Wanprestasi atau yang kadang disebut dengan cidera janji adalah kebalikan dari pengertian prestasi, dalam bahasa inggris sering disebut dengan istilah default atau nonfulfillment atau breach of contract yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak bersangkutan.

E.     Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Sebagai objek penelitian adalah perjanjian pekerjaan peningkatan jalan Jemasih-Sindangwangi tahap III Kecamatan Bantarkawung antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan CV. Aji Pamungkas

2. Subjek Penelitian

      Yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah :

a.       Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes

b.      Direktur CV. Aji Pamungkas

3. Sumber Data

a.       Data Primer

      Yaitu berupa keterangan atau informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.

b.      Data Sekunder

      Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis, yang terdiri dari :

1)      Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.

2)      Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku literatur, jurnal,      artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3)      Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a.       Wawancara

Untuk pengumpulan data digunakan metode wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden. Pedoman wawancara ini dipakai pada saat melakukan pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang masih bersifat terbuka dan hanya meliputi garis besar pertanyaan, sehingga terbuka kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut.

b.      Studi Kepustakaan

      Yaitu dengan mempelajari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

5. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu data dan fakta yang diteliti, dikaji dan dikembangkan berdasarkan pada hukum.

6. Analisis Data

      Data-data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data-data yang diperoleh dihubungkan dengan masalah yang diteliti, menganalisa dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam objek penelitian sehingga akan diperoleh kesimpulan dan pemecahan dari permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

1.      Budiono Kusumohamidjojo, Panduan untuk Merancang Kontrak, Grasindo, Jakarta, 2001

2.      Djohari Santoso dan Achmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989

3.      Dumialdji, Hukum Bangunan, Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, , Rineka Cipta, Jakarta, 1996

4.      F.X. Djumialdi, Perjanjian Pemborongan, Bina Aksara, Jakarta, 1987

5.      J. Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

6.      J. Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian) buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

7.      J. Satrio, Hukum Perikatan, perikatan pada umumnya, Alumni, Bandung, 1993

8.      Johannes Ibrahim, Cross Default dan Cross Collateral, Aditama,Bandung, 2004

9.      Meriam Darusbadrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994

10.  Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

11.  Munir Fuadi, Kontrak Pemborongan Mega Proyek, Citra Aditya Bakti

12.  M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986

13.  R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1979

14.  Rahman Yuliardhi Sukamto, “Penerapan Asas Iktikad Baik Pada Transaksi Bisnis Dalam E-Commerce), Tesis UGM, Yogyakarta, 2005

15.  Ridwan Khirandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Ctk. Kedua, Program pasca sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,2004

16.  Sri Soedewi Masjun Sofwan, Hukum Bangunan, Liberti, Yogyakarta

17.  Subekti, Aneka Perjanjian, Ctkn VII, Alumni, Bandung, 1985

18.  Subekti, Hukum Perdata, Ctk XXIX, inter masa, Jakarta, 2001

19.  Subekti, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Intermasa, Jakarta, 1987

20.  Subekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung, 1989

21.  Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 1984

22.  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996

23.  Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Sumur Bandung, 1981

B. Peraturan Perundang-undangan

1.      Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2.      Undang-unang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.      Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah

Untuk mendapatkan file skripsi / Thesis / PTK / PTS lengkap (Ms.Word),

hubungi : 08572 8000 963

---

[1] F.X. Djumialdi, Perjanjian Pemborongan, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 1

[2] Meriam Budiarjo, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, Hlm 66

[3] Subekti, Hukum Perdata, Ctk XXIX, inter masa, Jakarta, 2001, hlm. 122-123.

[4] J. Satrio, Hukum Perikatan, perikatan pada umumnya, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 12.

[5] Mariam, Ibid,, hlm. 3.

[6] Djumaidi, Ibid…., hlm 7

[7] Subekti, Aneka…., Ibid hlm 65

[8] Ibid

Read More